Ketika Aceh dilanda bencana, jalur utama transportasi darat terputus. Sementara jalur laut terbuka dengan luas, tetapi tidak mampu kita manfaatkan secara optimal. Di lain pihak, Amerika Serikat, dengan cepatnya mengirimkan kapal Induknya untuk mengangkut helikopter-helikopter pengirim barang bantuan dan juga rumah sakit terapungnya untuk membantu pengobatan para korban.
Demikian juga dengan kasus Ambalat, setelah Malaysia melakukan tindak klaim,
barulah kita bertindak. Tidak tertutup kemungkinan bahwa area perbatasan
lainnya sedang menjadi incaran negara-negara tetangga lainnya karena kurangnya
bau Indonesia disana dan kurangnya bekas lintasan armada maritim Indonesia.
Dengan wilayah lautnya yang luas, pemerintah hendaknya lebih memperhatikan
kekuatan armada lautnya. Bukan untuk menyerang, tapi hanya sekedar untuk
mempertahankan wilayah dan meningkatkan kewibawaan sebagai negara yang
berdaulat. Kondisi armada maritim saat ini, masih sangat jauh untuk bisa
dikatakan sebagai armada pertahanan. Menurut Kepala Staf TNI AL Laksamana
Bernard Kent Sondakh, dengan jumlah 114 armada yang aktif, dan umur yang
rata-rata lebih dari 20 tahun masih kurang mencukupi untuk kebutuhan minimal
138 kapal. (Kompas, 23 Januari 2004).
Keputusan pemerintah untuk menambah armada dengan membeli kapal perang jenis
korvet dari Belanda dan Landing Platform Dock (LPD) dari Korea patut dikritisi
lebih lanjut. Kalau pemerintah melandaskan pembelian ini sebagai langkah
sementara untuk menghadapi kondisi terakhir yang mendesak, maka bisa jadi, ini
adalah langkah yang benar. Tetapi, kalau langkah ini ternyata awal dari
serangkaian pembelian jangka panjang lainnya, maka jelas, langkah ini tidak
mempunyai visi membangun kekuatan maritim yang mandiri secara menyeluruh.
Semangat Bambu Runcing dan Kaizen
Melawan pasukan penjajah dalam perang kemerdekaan, rakyat Indonesia bersatu
padu untuk mengusir penjajah. Keterbatasan dalam segala kemampuan karena
terjajah selama ratusan tahun, tidak pernah menyurutkan semangat para pahlawan.
Dalam kondisi itulah, justru keberanian bangkit untuk menerjang semakin
memuncak dengan menggunakan senjata sederhana, hingga hanya sekedar bambu
runcing.
Semangat yang serupa ini juga dimiliki oleh Armada Perang Jepang pada perang
dunia kedua, yakni semangat Kaizen. Untuk bisa membangkitkan kekuatan maritim
yang besar dan kuat, tentunya dibutuhkan dana raksasa dan waktu yang sangat
lama. Tetapi jepang mengambil jalan singkat dengan merevisi puluhan kapal
penumpangnya menjadi kapal-kapal induk yang sangat ditakuti oleh
musuh-musuhnya. Dan usahanya berhasil, hingga menjelang perang dunia kedua,
armada maritim Jepang menjadi yang terkuat ketiga didunia setelah Inggris dan
Amerika.
Kedua semangat ini mempunyai landasan berfikir yang sama, yaitu visi ekonomis
dan visi kemandirian. Kalau pada semangat bambu runcing, dilatar belakangi oleh
kondisi teknologi dan ekonomi yang hampir tidak ada sama sekali, tetapi mampu
menghasilkan rasa percaya diri yang kuat untuk merobek bendera penjajah. Maka
pada kondisi yang kedua, dimana Jepang berada pada posisi pemilik teknologi
menengah, tetapi mampu menghasilkan kekuatan maritim yang terkuat dan
meningkatnya rasa percaya diri terhadap teknologi rancang bangun kapal di dalam
jepang sendiri.
Armada Maritim Indonesia
Belajar dari semangat inilah, hendaknya pemerintah Indonesia, berani mengambil
langkah "bambu runcing" untuk mengatasi kekurangan armada maritim
sekaligus meningkatkan kemandirian dalam kemaritiman. Bukan hanya dengan
pembelian kapal-kapal perang baru maupun bekas dari luar negeri, yang hanya
mempunyai visi ekonomis tetapi miskin dengan visi kemandirian.
Sebagai contoh adalah memanfaatkan kapal-kapal niaga yang harga belinya jauh
lebih murah. Beberapa kapal Ferry yang masih layak, tetapi ketika nilai
operasional-ekonomisnya menurun akan dijual dengan murah oleh pemiliknya.
Dengan kemampuan yang dimiliki oleh PT.PAL dan galangan kapal yang lainnya,
penulis yakin, akan mampu mengkonversi kapal-kapal ferry itu menjadi
kapal-kapal rumah sakit AL yang mempunyai kemampuan mobilitas tinggi dalam
menangani berbagai kondisi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam
bencana-bencana alam seperti di Aceh.
Sebagaimana juga kapal rumah sakit Angkatan Laut Amerika "SNS Mercy"
adalah konversi dari kapal tanker minyak. Tetapi konversi kapal tanker ke kapal
rumah sakit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dikarenakan konstruksi kapal
tanker yang sangat berbeda dengan kapal rumah sakit. Sementara kapal Ferry,
mempunyai bentuk konstruksi yang lebih mudah dikonversi dengan biaya rendah.
Selain itu juga, pada bagian deck mobil, akan bisa dimanfaatkan untuk
mengangkut mobil ambulans atau truk tentara guna keperluan pertolongan langsung
di lapangan.
Demikian juga dengan kebutuhan Landing Platform Dock atau yang lebih mewah lagi
kapal Induk. Dengan konstruksi upperdeck-nya yang relatif lebih sederhana
dibanding dengan kapal niaga lainnya, kapal container lebih mudah untuk diubah
menjadi kapal induk dengan mengganti brigde dan posisi funnel lebih kesamping. Selain
itu juga, kapal container ini rata-rata mempunyai kecepatan antara 20 knot
hingga 30 knot, kecepatan yang diperlukan oleh sebuah kapal Induk. Atau kalau
hanya sekedar untuk mengangkut helikopter serbu, tanpa perlu lebih banyak lagi
perombakan. Kapal container pada umumnya tidak mempunyai sekat (bulkhead) dalam
cargo tanknya, sehingga akan mudah diubah menjadi kapal pengangkut tank
pendarat/amfibi. Dan masih banyak lagi kapal-kapal jenis lain yang masih bisa
diubah fungsi dan strukturnya.
Langkah-langkah ini jelas mempunyai nilai ekonomis yang lebih unggul
dibandingkan dengan pembelian kapal perang sejenis dari negara lain. Selain
itu, langkah ini akan memberikan motivasi kepada galangan kapal dalam negeri
untuk memeras otak dan meningkatkan keahlian yang tidak bisa didapatkan hanya
dari teori-teori di buku. Dan pada akhirnya nanti, akan menjadikan galangan
kapal dalam negeri mampu merancang dari awal berbagai jenis kapal perang yang
dibutuhkan Indonesia, lebih banyak dari yang telah diproduksi pada saat ini.
Tetapi langkah-langkah ini juga bukan berarti langkah ringan sebagaimana
langkah membeli kapal perang. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama 3
elemen utama terkait, yaitu: Militer, Industri dan Research. Militer diwakili
oleh TNI AL sebagai pemegang wewenang pengatur dan pelaksana pertahanan laut,
Industri diwakili oleh PT.PAL Indonesia, yang mempunyai fasilitas galangan
terbesar di Indonesia dan PT.PINDAD sebagai industri senjata, dan Research
diwakili oleh BPPT dan beberapa Universitas. Tinggal sekarang, mampukah
pemerintahan presiden Yudoyono menyatukan ketiga elemen ini untuk bekerja sama
dalam satu misi dan visi demi kemandirian maritim Indonesia. Karena
bagaimanapun juga, kekuatan maritim suatu negara, bukan saja ditentukan oleh
jumlah armada yang dimilikinya. Tetapi hanya akan mampu dibangun dari industri
maritim yang mandiri dan kokoh.
Bakti Sosial Donor Darah 
)
